Mama Yakoba Yolla Lokbere Politik dan Kesetaraan

Nabire - Propapua.com  - Tulisan ini kumpulan dari berbagai sumber yang dituliskan oleh  fans/penggemar Mama Yakoba Yolla Lokbere melihat dari pergerakan, karir dan pengalaman kerja Mama Yakoba yang kami tuliskan dalam sebuah artikel. Orang baik, pejuang dan dermawan seperti Mama Yakoba harus diketahui publik

Yakoba Yolla Lokbere. SH. M. KP salah satu pejuang, tokoh perempuan Papua yang vokal dalam memperjuangkan kesetaraan perempuan dalam panggung Politik dan Demokrasi ditanah Papua. Sosok yang biasa disapa dengan Mama Yakoba ini karir politiknya naik ketika menjadi anggota
DPRD Kabupaten Nduga pada periode 2009 - 2014 pernah mencalonkan diri menjadi Bupati Nduga berpasangan Calon Wakil Bupati Drs.Thomas Taming dengan nomor urut 1 pada Pilkada Nduga 2010/2011. 

Perempuan kelahiran 3 Agustus 1978 ini sosok yang bersahaja, dermawan dengan jiwa yang sosial Mama Yakoba dikenal dikalangan masyarakat bawa hingga menegah dan Mama Yakoba Yolla Lokbere terpilih sebagai  Anggota DPR Papua periode 2014 - 2019  kegigihannya memperjuangkan kesejahteraan, sosial dan hak asasi manusia terus meningkat di parlemen Papua. 

Dengan pengalaman dalam kerja sosial kemanusiaan dan karir politiknya pada periode 2014 - 2019 Mama Yakoba dipercayakan menjadi Ketua Komisi V DPR Papua urusan kesejahteraan rakyat dan sosial Budaya. Sang perempuan fenomenaldari,  Nindi dari Ndugama ini kian mesorot namanya dalam panggung perpolitikan Papua dan Nasional. Pada Pemilihan Presiden 2014 Mama Yakoba Yolla Lokbere dipercayakan menjadi Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) hingga memenangkan suara terbanyak Presiden Joko Widodo selama dua Periode ditanah Papua. Pernah juga memimpin Ketua Banteng Indonesia Provinsi Papua. 

Pada tahun 2015 Sekelompok perempuan Papua yang berlatar belakang aktivis kebudayaan, berhimpun, bersatu membentuk organisasi pemersatu yang diberi nama Koalisi Nasional Perempuan Papua Bersatu (KNPPB), kemudian memperkenalkannya salah satu inisiator atau pendiri organisasi KNPPB Mama Yakoba Yolla Lokbere sebagai Penasehat. 

Pengalaman kerja sosial, organisasi dan politik yang cukup mumpuni membuat Mama Yakoba Yolla Lokbere melalui seleksi Pengangkatan 14 Kursi DPR Papua jalur  Otonomi Khusus terpilih pada periode 2019 - 2024 dan dipercayakan menjadi Wakil Ketua Kelompok Khusus (Poksus) DPRP jalur Otsus.

Kasus mutilasi terhadap warga sipil 4 orang yang juga berasal dari Suku Nduga. Mama Yakoba Yolla Lokbere tampil depan dalam mengkawal kasus mutilasi ini hingga dia dipercayakan sebagai Ketua Pansus DPR Papua Yakoba Lokbere dalam perjuangannya Mama Yakoba meminta agar kasus ada penyelesaian dan keadilan untuk keluarga korban, warga Suku Nduga dan orang Papua secara keseluruhan.kami meminta dengan sangat agar baik institutsi TNI maupun negara serius peyelsaian masalah ini,

Bagi dia, aksi biadab dan keji yang dilakukan oleh para pelaku adalah sesuatu yang sangat hina dan memukul harkat dan martabat orang Papua. Kasus Nduga ini membuktikan betapa kejinya rasa kemanusiaan itu. Tidak ada sama sekali. Manusia dibunuh seperti binatang

Ketua Pansus DPR Papua Yakoba Lokbere meminta Panglima TNI yang baru tetap konsisten menyelesaikan sesuai janji Panglima TNI yang lama dan juga Mama Yakoba mendatangi Kantor Staf Kepresidenan (KSP) untuk mendorong penyelesaian yang adil terkait kasus mutilasi warga Suku Nduga, Papua.

Kekonsistenan Mama Yakoba Yolla Lokbere. SH. M. KP dalam memperjuangkan hak hidup masyarakat Papua dalam kerangka Otonomi khusus sebagai perwujudan dari kedaulatan Politik, HAM dan Demokrasi yang terus diperjuangkan agar menjadi tuanya di negerinya sendiri dari semua aspek, bagi Mama Yakoba menjadi seorang pemimpin apapun kerjanya harus melayani, mencintai dan memperjuangkan tanpa batas serta memahami kondisi sosial budaya dan persoalan ditanah Papua karena untuk menjadi pemimpin  harus hadir ditengah rakyat  meminimalisir dan menjawab persoalan bukan hanya  haus kekuasaan semata. 

Mama Yakoba Yolla Lokbere adalah salah satu cerminan pejuang kesetaraan gender dari Papua dalam melawan dan mewujudkan kesetaraan dalam kerja Sosial, Politik dan Organisasi serta memperjuangkan hak-hak dasar orang asli Papua dalam keseharian hidupnya.

(Redaksi)