Mahasiswa/I FKM-KP Dan Tim Peduli Kabupaten Paniai Menyeruhkan 8 Pernyataan Sikap Menolak Pemekaran Kabupaten di Paniai

Mahasiswa/I FKM-KP Dan Tim Peduli Kabupaten Paniai Menyeruhkan 8 Pernyataan Sikap Menolak  Pemekaran Kabupaten di Paniai

Kepada Yth : PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH, DAERAH KABUPATEN PANIAI

         Di Tempat

 KANTOR GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH, LEBIH KHUSUSNYA DI KANTOR KABUPATEN PANIAI

Dengan Hormat

Sehubungan Dengan perihal diatas ini, maka kami dari FORUM KOMUNIKASI MAHASISWA/I KABUTEN PANIAI (FKM-KP) SE-JAYAPURA, TIM PEDULI LINGKUGAN KABUTEN PANIAI THN 2025

DASAR HUKUM

Tentan Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 25 & 26 Disitu Tertulis Jalas bahawa

Pas 25, Masyarakt adat memiliki hak untuk memelihara dan memperkut hubungan spiritual yang kas dengn tanah, wilaya, air dan pesisir pantei dan sumber daya yang lainya digunakan atau  di kuasai secara tradisional, dan untuk menjunjun tinggi tanggun jawab mereka terhadap generasi-generasi mendatang.

Pasal 26

1. Masyarakat adat memiliki hak atas tanah tanah, wilaya-wilaya dan sumber-daya sumber-daya yang telah digunakan atau yang telah didaptkan.
2. Masyarakat adat memiliki hak untuk memilik, menggunakan mengembangkan dan mengontrol tanah-tanah, wilaya-wilaya, dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisioanl atau penempatan dan pemanfatan secara tradisioanl lainnya,  juga tanah-tanah, wilaya-wilaya, dan sumber daya-sumber daya yang dimiliki dengan cara lain.

3. Negara-nengara akan memberikan pengakuan hukum dan pelindungan atas tanah-tanah, wilaya-wilaya dan sumber daya-sumber daya tersebut itu pengakuan itu harus dilakukan sejalan dengan penghormatan atas kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi dan system penguwasaan tanah pada masyarakat adat yang bersangkutan. 

UUD PASAL 18B BAB VI PEMERINTAH DAERAH Ayat 2

(2) Negara mengakui dan menhormati satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masi hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Repubilik Indonesia, yang diatur dalam udang-undang

UUD 1945 PASAL 28E BAB XA HAK ASASI MANUSIA Ayat 3

(3) Setiap Orang Berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

UUD 1945 PASAL 28h BAB xa HAK ASASI MANUSIA Ayat 1&2  

(1) Setiap orang berhak hidup sejatrah lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkugan hidup yang baik dan sehat sertah berhak memperoleh pelayanaan kesehatan.

(2) Setihap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlahkuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfat yang sama guna mencapai persamaan dan kehadilan.

UUD PASAL 28G BAB XA HAK ASASI MANUSIA ayat 1

• Setiap orang berhak hatas perlindugan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasannya, sertah berhak atas rasah aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

PERNYATAAN SIKAP

1. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah Lebih Khususnya Di Kabupaten Paniai, Yang Sedang Direncana, Untuk Masuk 5 Limah Perusahan Yakni; Perusahan Gas Bumi, Uranium, Batu Bara, Dan Kayu Damal. Untuk Menempati Di Beberapa Wilayah lingkungan Kabupaten  Paniai, Sehingga Itu, Kami Mahasiswa/I Melihat Secara Bersifat Intelektual, Bahwa Penyebab Dampak Negatif, Yang Akan Muncul,  Adalah Aktifitas Ekstraksi Sumber Daya Alam Yang Tidak Berkelanjutan dan Tidak Memperhatikan Aspek Lingkungan. Oleh Sebab Itu, Kami Mahasiswa/I Kota Studi Se-Jayapura, Mengimbau Kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah Lebih Khususnya Kabupaten Paniai, Segera Hentikan program Perusahan Espoloitasi Sumber Daya Alam  yang sedang direncana.
2. Pemerintah provinsi papua tengah kabupaten paniai, penting mengetahui bahwa dampak negatif yang akan terjadi, seketikan PT Tambang Emas dan PLTA menempati di lingkungan kabupaten paniai. Tempatnya di(Kali Yawei). Mahasiswa/I sudah amati, bahwa Dampak Negatif PT tambang emas dan PLTA; meliputi proses penambangan dan pembangunan bendungan yang dapat merusak lingkungan, menggangu ekosistem, serta berdampak pada kesehatan masyarakat dan sosial, oleh karena itu, segera hentikan sebuah perencanaan kedua 2 PT tersebut itu, karena itu dampak negarif yang besar terhadap lingkungan, dan masyarakat setempat.
3. Beberapa Pariwisata yang Sedang Di Rencana Oleh: Pemerintah Provinsi Papua Tengah Daerah Kabupaten Paniai. Yakni; Pariwisata Dimiya, Abaidimi Ekaugi, Yatougi Enarotali, Pemancingan Ikan Bobaigo, Mogodagi, Wegamo dan Dagoto. Yaitu; kami Mahasiswa/I Mengetahui, Bahwa Penyebab Dampak Negatif Pariwisata, Terutama Yang Terkait Dengan Fotografi dan Pemancingan Ikan Yakni; Aktivitas Wisatawan Yang Tidak Bertangun Jawab, Kerusakan Lingkungan, Keterbatasan Sumber Daya, Konflik Sosial Persaingan,  Dan Penipisan Budaya.  Sehingga Itu Kami Mahasiswa/I Menolak Dengan Tegas. Tidak Diperbolehkan Membangun Pariwisata Lingkungan Kabupaten Paniai.
4. Pembangunan Jalan Trans Memiliki Beberapa Dampak Negatif, Kerusakan Lingkungan dan Hilangnya Tutupan Hutan. Selain Itu Dampak Sosial Seperti Perubahan Kebiasaan Masyarakat dan Hilangnya Warisan Budaya Akibat Pembebasan Lahan. Peningkatan Polusi Udara dan Kebisingan Juga Merupakan Dampak Negatif Yang Singnifikan Yakni, Kerusakan Lingkungan, Hilangnya Tutupan Hutan,  Gangguan Ekosistem, Pencemaran Udara Dan Air, Berkurangnya Sumber Daya Alam, dan Pemanasan Global. Dampak Sosial: Perubahan Kebiasan Masyarakat, Pembebasan Lahan, Peningkatan Harga Tanah, Hilangnya Warisan Budaya, Peningkatan Kepadatan Penduduk, Dan Kecelakan. Dampak Ekonomi: Peningkatan Biaya, Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Dan Pencemaran Lingkungan. Sebab Itu Mahasiswa Mahasiswi Asal Kabuten Paniai Menolak Dengan Tegas Rencana Pembongkara Jalan Trans;  Apuyai Nuju Uwebutu, Paniai Nuju Intan-Jaya, Boba Nuju Woge, Makipuga Nuju Dagouto-Pugaida, Bogaiya Nuju Pugo, Yawei Nuju Aikai, Tuguwai Nuju Yagai, Bibida Nuju Woge, Debaiye Nuju Kagokadagi, Tegougi Nuju Geida, Bodatadi Nuju Yumatadi, Dan Namutadi Nuju Baiyabiru.
5. Penempatan Militer Dapat Menimbulkan Berbagai Dampak Negatif Baik Bagi Militer Itu Sendiri, Maupun Bagi Masyarakat Dan Lingkungan Disekitar Lokasi Penempatan. Beberapa Penyebab Dampak Utama Negatif Tersebut Meliputi; Dampak Psikologi Pada Personel Militer: Penyakit Mental, Gangguan Hubungan, Stress Dan Burnout, Kecemasan Dan Ketidakpastian, Dampak Pada Masyarakat Dan Lingkungan: Gangguan Keamanan, Kerusakan Lingkungan, Ketegangan Sosial, Dampak Ekonomi Dan Penyebab Lainnya: Faktor Organisasi, Kondisi Perang, Dll. Oleh  Sebab Itu, Mahasiswa/i Asal Kabuten Paniai .  Dengan Tegas Segera Tarik Kembali kedudukan militer Ditoyaimoti Dan Obano. Dan  Tidak memperbolehkan Untuk  Menempatkan Militer Diseluruh Pelosok Paniai.
6. Dampak negatif pos kambling (pos ronda) dapat berfariasi, mulai dari kurangnya berpartisipasi warga, kurangnya pemeliharaan, hingga masalah komunikasi dan koordinasi. Selain itu, beberapa perubahan dalam masyarakat seperti semakin banyaknya pekerjaan yang sibuk dan perubahan pola hidup juga bisa mengurangi efektifitas pos kambling. Sehingga itu Kami Mahasiswa Mahasiswi Asal kabupaten Paniai kota Studi Jayapura. dengan tegas mengimbau kepada pemerintah propinsi papua tengah, kabuten paniai segera tarik kembali 7 pos kamlin yaitu; Pos Depot Air Onai Madi, Pos Sampin Tower, Pos Omtan, Pos Pertikaian Kopo, Pos Terminal Madi, Pos Belakan Terminal dan Pos Depan Lantas.
7. Jaringan 4G Bisa Di Identifikasi Dari Berbagai Aspek Penyebab, Meliputi: Penggunaan Yang Berlebihan, Konten Negatif, Masalah Keamanan, Dan Kesenjangan Digital Yakni; Penggunaan Yang Berlebihan, Kecanduan, Gangguan Kesehatan, Dan Gangguan Mental, Konten Negatif, Pornografi, Informasi Palsu,  Kekerasan, Dan Cyberbullying, Masalah Keamanan, Pencurian Data Pribadi, Penipuan Online, Dan Malware Kesenjangan Digital, Akses Yang Tidak Merata, Dan Ketidakmampuan Menggunakan Teknologi, Faktor Lain: Tekanan Teman Sebaya, Keterbatasan Infrasturuktur, Perangkat Keras Yang Using, Dan Kapasitas Bandwidth Yang Tidak Menbcukupi. Seingga Itu  Kami Mahasiswi Mahasiswi Meliaht Secara Bersifat Intelektual Bahwa Setiap Pedalaman Yang Sangat Terpensil Ketidakmaupuan Menggunakan Teknologi Sehingga Itu Akhirnya Menjadi Berantakan Dan Lupa Beraktifitas, Penyebab Pengunaan Yang Berlebihan, Oleh Sebab Itu, Pemerintah Daerah Dengan Tegas Segerah Tarik Kembali Tower Egeida Dan Jaringan Tower Yang Ada Di Pelosok Paniai.
8. Penyebab Dampak Negatif Pemekaran Daerah Otonomi Baru DOB Meliputi Beberapa Faktor Terbesar Yaitu; Ketidakmampuan Fiscal, Permasalahan Pelayanan Public, Keterbatasan Peningkata Kesejateraan, Kurangnya Peningkatan Daya Saing, Persempit Kapasitas Fiscal, Potensi Korupsi, Perbedaan Kesejateraan, Konflik Sosial, Dan Kurang Kesiapan SDM Sumber Daya Manusia, Dan Faktor Populasi Manusia Sangat Minim Kedua Wilaya, Sehingga Itu  Mahasiswa Mahasiswi Asal Kabuten Paniai Kota Studi Jayapura Dengan Tegas Menolak Dan Membatalkan Proses Pembuatan Sk Definitif Yaitu; Kedua Pemekaran Kabuten Baru DOB Yakni; Kabupaten  Paniai Timur Ibukota (Bogobaida) & Pemekaran Kabuten Delema Jaya Ibu Kota ( Duma Dama)

KESIMPULAN

Demikian Pernyataan Sikap Forum Komunikasi Mahasiswa/I Kabuten Paniai Kota Studi Se-Jayapura. Dalam Rangka Tim Peduli Kemanusiaan, Alam, Dan Tanah Adat Bahakan  Pulah Lingkugan Daerah Kabupaten Paniai.

Mahasiswa Mahasiswi Sebagai Agen Perubahan dan Pengontrol, Oleh Sebab itu, Kami Menyuarahkan Atas Perangcangan Program Program Dari Pemerintah Pusat, Bahakan Elit-Elit Lokal di Papua. Bertujuhan Utama Untuk Kemajuan Ekonomi Negara Inidonesia itu sendiri.

Mahasiwa-Mahasiswi Kami Melihat Secara Bersifat Intelektual, Bahawa Semua Program Dari Pemerintah Pusat Itu, Hal yang Sangat memusnakan bagi rakyat Setempat, oleh karena itu, Mahasiswa/I Dengan Tegas Menolak dan Hentikan Semua Rencana Dari Pemerintah Pusat

HORMAT KAMI TIM PEDULI

KETUA                                               SEKERTARIS                               ANGGOTA

PENIAS YEIMO                          HERMAN DEGEI                        JHON YEIMO