DPRK Paniai dan Danramil Bersatu Padu: Sinergi Jaga Keamanan, Lahirkan Kesepakatan Krusial!
 |
| DPRK Paniai dan Danramil Bersatu Padu: Sinergi Jaga Keamanan, Lahirkan Kesepakatan Krusial! |
PANIAI, PROPAPUA.COM 22 September 2025 – Di tengah sorotan akan stabilitas wilayah, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Paniai mengambil langkah proaktif merespons dinamika keamanan yang terjadi. Sebuah gebrakan penting lahir dari pertemuan antara DPRK Paniai dan Komandan Rayon Militer (Danramil) Paniai, menghasilkan serangkaian kesepakatan yang diharapkan mampu meredam ketegangan dan memperkuat rasa aman di tengah masyarakat. Salah satu poin krusialnya: pembatasan aktivitas TNI/Polri di fasilitas umum tertentu selama enam bulan ke depan.
Pertemuan bersejarah yang diwarnai sesi foto bersama antara 31 anggota DPRK Paniai dan Danramil Paniai ini berlangsung pada Senin, 22 September 2025, pukul 12:00 WIT, di markas Danramil Paniai, Papua Tengah. Lebih dari sekadar silaturahmi, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk merumuskan strategi menjaga keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Paniai.
Dalam kesempatan tersebut, DPRK Paniai mengeluarkan beberapa poin penting terkait operasional TNI/Polri di wilayahnya:
1. Singgah di Pos yang Ada: Aparat keamanan wajib singgah dan melapor di pos-pos yang sudah ada di wilayah Paniai, seperti di Aradidee, Obano, dan Bibida, saat melakukan pergerakan.
2. Larangan Pembangunan Pos Baru: TNI/Polri tidak diperbolehkan membangun pos polisi atau pos militer baru di Paniai.
3. Jaga Situasi Bersama: DPRK Paniai menekankan pentingnya menjaga situasi keamanan secara bersama-sama antara DPRK, TNI, dan Polri di Paniai.
Lebih lanjut, DPRK Paniai juga menetapkan aturan khusus bagi TNI/Polri selama enam bulan ke depan terkait keberadaan mereka di fasilitas umum. Aparat keamanan tidak diperbolehkan masuk ke dalam gereja, puskesmas, sekolah, dan kantor distrik. Larangan ini berlaku khusus untuk Distrik Ekadidee dan Wilayah III pada khususnya, serta seluruh wilayah Paniai secara umum.
"TNI/Polri bersama DPRK harus menjaga keamanan bersama, jangan sampai memancing emosi masyarakat," tegas perwakilan DPRK Paniai.
Dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk menjaga kedamaian, kesepakatan ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi terciptanya stabilitas di Paniai. Sinergi antara DPRK, TNI, Polri, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan Paniai yang aman, damai, dan sejahtera
Editor: RIO GOBAI
Negara Indonesia adalah Negara hukum, tetapi semua amal penyelesaian masalah telah terbukti sepihak kepada pelaku pelanggaran hukum dapat dibayar dengan
BalasHapusNegara sudah diatur dengan hukum aturan dan perundang-undangan yang sedang berlaku di setiap departemen, lembaga atau disetiap kegiatan diatur aturan dan hukum.
Tetapi kenyataan yang sedang terjadi di lapangan yaitu hukum dibayar dengan uang yang volume nilai uang yang sangat besar.
Sehingga seluruh penegak hukum tidak bisa menyelesaikan seluruh masalah pelanggaran kode etik maupun pelanggaran berat dengan jujur dan adil.
Maka di seluruh tanah Papua mudah melakukan pelanggaran yang sangat terang- terangan di kalangan masyarakat,.
Tetapi Negara' Indonesia menjalankann suatu pembiarahan yang sangat najis terhadap pelaku pelanggaran."Tuhan jangan biarkan orang- orang benar yang sedang memperjuangkan kebenaran kejujuran dan keadilan diatas tanah suci. Amin.